Kepegawaian / Regulasi ASN
Menikah, Bercerai, dan Berpoligami bagi PNS: PP Nomor 45 Tahun 1990
Bagi kebanyakan orang, menikah atau bercerai adalah urusan pribadi. Cukup memenuhi syarat agama dan Undang-Undang Perkawinan, selesai. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil, ada satu lapis aturan tambahan yang sering baru disadari ketika masalah sudah di depan mata: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Usianya sudah lebih dari tiga dekade, tetapi ketentuannya masih menjadi rujukan sehari-hari di bagian kepegawaian, ruang pemeriksaan Inspektorat, hingga Pengadilan Agama. Tulisan ini merangkum isi pokoknya agar rekan-rekan ASN tidak terjebak pelanggaran disiplin hanya karena “tidak tahu aturannya”.
Mengapa Urusan Rumah Tangga PNS Diatur Negara?
Bagian Menimbang PP 45/1990 menjelaskan alasannya dengan lugas. PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang diharapkan menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan pada peraturan, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Kehidupan rumah tangga yang serasi dan sejahtera juga dipandang penting agar PNS tidak terganggu tugasnya oleh persoalan keluarga.
Penjelasan Umumnya bahkan mengakui bahwa sejumlah ketentuan PP 10/1983 tidak jelas: ada PNS yang bisa “lolos”, dan ada pejabat yang ragu bertindak karena rumusannya membuka tafsir sendiri-sendiri. Karena itulah PP 45/1990 diterbitkan pada 6 September 1990.
Pokok-Pokok Perubahan
Izin dan Surat Keterangan untuk Bercerai (Pasal 3)
PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bedanya terletak pada posisi PNS dalam gugatan:
- PNS sebagai penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat, diajukan secara tertulis melalui saluran hierarki.
- PNS sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan, dan harus memberitahukan adanya gugatan cerai secara tertulis melalui saluran hierarki paling lambat enam hari kerja setelah menerima gugatan.
Dalam surat permintaan izin maupun pemberitahuan, harus dicantumkan alasan yang lengkap.
Beristri Lebih dari Seorang dan Larangan bagi PNS Wanita (Pasal 4)
PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, diajukan secara tertulis dengan alasan yang lengkap.
Sementara itu, ada ketentuan tegas: PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Penjelasan pasal ini menambahkan bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat, seseorang juga dilarang menjadi PNS. Pelanggaran atas larangan ini diancam sanksi paling berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.
Peran Atasan dan Batas Waktu (Pasal 5 dan Pasal 12)
Atasan yang menerima permintaan izin, baik untuk bercerai maupun beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki paling lambat tiga bulan sejak menerima permintaan. Untuk menyusun pertimbangan, atasan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan meyakinkan.
Pejabat pun dibatasi waktunya: pemberian atau penolakan izin harus dilakukan secara tertulis paling lambat tiga bulan sejak permintaan diterima. Jadi, aturan ini tidak hanya mengikat PNS yang mengajukan izin, tetapi juga atasan dan Pejabat yang memprosesnya.
Pembagian Gaji kepada Bekas Istri (Pasal 8)
Ketentuan yang paling sering ditanyakan adalah hak bekas istri atas gaji PNS pria yang menceraikannya. Pembagian gaji tidak diberikan apabila perceraian disebabkan karena istri:
- berzina;
- melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, lahir maupun batin, terhadap suami;
- menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; atau
- meninggalkan suami dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
Sebaliknya, jika istri yang meminta cerai, pada prinsipnya ia tidak berhak atas bagian gaji, kecuali ia meminta cerai karena dimadu, atau karena suami berzina, melakukan kekejaman/penganiayaan berat, menjadi pemabuk/pemadat/penjudi, atau meninggalkan istri dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah.
PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji ini diancam hukuman disiplin berat (Pasal 16).
Larangan Hidup Bersama (Pasal 14)
Inilah perubahan yang disebut Penjelasan Umum sebagai “bersifat mendasar”. PP 45/1990 menegaskan: PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
Penjelasannya memberi batasan yang jelas: hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Sebelumnya hal ini tidak diatur, sehingga sering menjadi celah.
Pimpinan BUMN dan Pihak yang Dipersamakan
Pimpinan Bank Milik Negara dan BUMN wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden. Sanksi PP ini juga berlaku bagi mereka yang dipersamakan dengan PNS menurut PP 10/1983.
Sanksinya Tidak Main-Main
Sebelumnya, pelanggaran tertentu langsung berujung pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. PP 45/1990 mengubahnya menjadi salah satu hukuman disiplin berat agar lebih adil, mengingat penyebab pelanggaran berbeda-beda. Rinciannya (Pasal 15):
Hukuman disiplin berat bagi PNS yang tidak melaporkan perkawinan, bercerai tanpa izin/surat keterangan, beristri lebih dari seorang tanpa izin, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah, tidak melaporkan perceraian dalam satu bulan, atau tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat dalam satu tahun.
Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
Hukuman disiplin berat bagi atasan yang tidak meneruskan permintaan izin dalam tiga bulan, dan bagi Pejabat yang tidak memberikan keputusan tertulis dalam tiga bulan.
Satu catatan penting: PP 45/1990 merujuk PP 30/1980 tentang Disiplin PNS. Aturan disiplin itu sudah beberapa kali diganti, terakhir dengan PP Nomor 94 Tahun 2021. Dalam praktik, jenis dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin berat kini mengikuti PP 94/2021, sementara substansi kewajiban dan larangannya tetap bersumber dari PP 10/1983 jo. PP 45/1990.
Catatan dari Meja Pengawasan
Dari pengalaman pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, ada beberapa pola yang kerap muncul:
- Cerai dulu, izin belakangan. Banyak PNS mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum mengantongi izin, dengan anggapan izin hanya formalitas. Padahal kewajibannya jelas: izin atau surat keterangan diperoleh lebih dahulu.
- PNS tergugat merasa tidak punya kewajiban. Padahal tergugat tetap wajib memberitahukan gugatan dan memperoleh surat keterangan, dengan batas enam hari kerja.
- Lupa melapor setelah putusan. Perceraian wajib dilaporkan paling lambat satu bulan sejak terjadi. Kelalaian ini saja sudah cukup menjadi dasar hukuman disiplin berat.
- Pembagian gaji tidak dijalankan. Ketentuan Pasal 8 sering diabaikan, padahal penolakan melaksanakannya adalah pelanggaran tersendiri.
- Atasan “menyimpan” permohonan. Atasan dan Pejabat juga punya tenggat tiga bulan. Membiarkan berkas terkatung-katung justru bisa menyeret atasan ke pelanggaran disiplin.
Penutup
PP 45/1990 tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi PNS secara berlebihan. Semangatnya adalah menjaga marwah aparatur, memberi kepastian hukum, dan melindungi pihak yang paling rentan dalam perceraian. Prosedurnya memang menambah langkah, tetapi juga memberi ruang bagi atasan untuk menasihati sebelum rumah tangga benar-benar berakhir.
Bagi rekan-rekan ASN, prinsipnya sederhana: urus izin sebelum bertindak, laporkan tepat waktu, dan jalankan kewajiban setelahnya. Bagi atasan dan pejabat, proses setiap permohonan tepat waktu dan secara tertulis. Dengan begitu, urusan rumah tangga tidak perlu berujung di meja pemeriksaan Inspektorat.
