← Semua tulisan
Kepegawaian / Regulasi ASN

Izin Kawin dan Cerai bagi PNS: Memahami Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990

Oleh Admin••5 menit baca
Izin Kawin dan Cerai bagi PNS: Memahami Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990

Bagi kebanyakan orang, menikah dan bercerai adalah urusan pribadi. Bagi Pegawai Negeri Sipil, urusan ini punya “pintu tambahan”: ada izin, laporan, dan tenggat yang harus dipatuhi. Aturan pokoknya ada di PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Agar pelaksanaannya seragam, Kepala BAKN (kini BKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 sebagai petunjuk teknis.

Meski usianya sudah lebih dari tiga dekade, kedua PP tersebut masih menjadi rujukan sampai sekarang. Yang berubah adalah aturan disiplinnya: PP 30/1980 yang dirujuk dalam SE ini sudah diganti, dan kini sanksinya mengacu pada Pasal 41 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berikut pokok-pokok isi SE tersebut.

1. Perceraian: Penggugat Minta Izin, Tergugat Minta Surat Keterangan
Prinsip dasarnya sederhana: PNS yang akan bercerai wajib lebih dulu mengantongi izin tertulis atau surat keterangan dari Pejabat. Bedanya terletak pada posisi PNS di pengadilan.

Sebagai penggugat (pria maupun wanita), PNS wajib memperoleh izin tertulis sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.
Sebagai tergugat, PNS wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari pasangannya melalui saluran hierarki untuk mendapatkan surat keterangan, paling lambat enam hari kerja sejak menerima gugatan.
Jika suami dan istri sama-sama PNS, masing-masing wajib mengurus izin atau surat keterangan dari Pejabat di instansinya sendiri, meskipun keduanya bekerja di instansi yang berbeda.

Enam alasan sah perceraian

PNS hanya dapat bercerai bila ada alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih dari:

  1. salah satu pihak berbuat zina;
  2. salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
  3. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah;
  4. salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
  5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  6. terus-menerus terjadi perselisihan tanpa harapan untuk rukun kembali.

Alasan tersebut harus didukung bukti sesuai SE BAKN Nomor 08/SE/1983. Untuk alasan “ditinggalkan dua tahun”, SE memberi ilustrasi menarik: istri seorang pilot yang pesawatnya dinyatakan hilang pun tetap harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang.

Kewajiban atasan dan pejabat
Atasan dan Pejabat yang menerima permintaan izin atau pemberitahuan gugatan wajib berupaya merukunkan kembali kedua belah pihak, dan bila perlu memanggil atau meminta keterangan dari mereka. Untuk membantu tugas ini, setiap instansi dianjurkan membentuk Tim Pelaksana PP 10/1983 dan PP 45/1990.

Ada satu ketentuan penting: bila sampai batas waktu Pejabat tidak memberi keputusan, ia dianggap telah menolak permintaan izin. Jika hal itu semata-mata karena kelalaian, Pejabat yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Pembagian gaji setelah cerai
Bila upaya rukun gagal dan perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dituangkan dalam pernyataan tertulis. Beberapa catatan dari SE ini:

Yang dimaksud gaji adalah penghasilan suami, tidak terbatas pada penghasilan saat perceraian terjadi. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan bagian tersebut langsung kepada bekas istri dan anak, tanpa menunggu PNS bekas suami mengambil gajinya.
Hak bekas istri gugur bila perceraian terjadi karena istri terbukti berzina, melakukan kekejaman berat, menjadi pemabuk/pemadat/penjudi, atau meninggalkan suami dua tahun tanpa alasan sah. Sebaliknya, meskipun istri yang menggugat, haknya tetap diberikan bila alasannya karena dimadu, atau karena suami terbukti berzina, kejam, pemabuk/pemadat/penjudi, atau meninggalkan istri dua tahun.

2. Beristri Lebih dari Seorang
PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat. Atasan yang menerima permintaan itu wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya melalui saluran hierarki paling lambat tiga bulan. Pejabat pun harus memutuskan paling lambat tiga bulan sejak menerima permintaan. Sama seperti perceraian, diamnya Pejabat dianggap sebagai penolakan, dan kelalaiannya berujung hukuman disiplin.

3. PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat
Larangan ini berlaku dua arah. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan seorang wanita yang berstatus istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.

SE memberi contoh yang tegas. Seorang wanita yang sengaja berhenti dari PNS, menikah sebagai istri kedua, lalu melamar kembali dan diterima sebagai CPNS, tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Celah “keluar dulu, masuk lagi” tidak bisa dipakai.

4. Pejabat Tertentu dan Siapa Pemberi Izinnya
Untuk jabatan tertentu, pemberi izin cerai atau beristri lebih dari seorang ditetapkan khusus. Dengan istilah tahun 1990, misalnya:

Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga, dan Gubernur → izin Presiden;
Bupati/Wali Kota dan wakilnya → izin Menteri Dalam Negeri;
Pimpinan BUMN dan Bank milik negara → izin Presiden;
Pimpinan BUMD dan Bank milik daerah → izin Kepala Daerah yang bersangkutan;
Kepala Desa, perangkat desa, dan petugas pemerintahan desa → izin Bupati.

5. Larangan Hidup Bersama di Luar Perkawinan Sah
PNS dilarang hidup bersama dengan pria atau wanita yang bukan pasangan sahnya seolah-olah sebagai suami istri. Pejabat yang mengetahui atau menerima laporan wajib memanggil dan memeriksa PNS tersebut, dengan hasil dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Bila terbukti, PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

6. Pendelegasian dan Kartu Istri/Suami
Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian atau penolakan izin kepada pejabat serendah-rendahnya eselon IV, khusus bagi PNS golongan II/d ke bawah. SE ini juga menegaskan bahwa setiap istri PNS diberi KARIS dan setiap suami PNS diberi KARSU, termasuk istri kedua sampai keempat yang dinikahi secara sah.

7. Sanksi: Daftar yang Patut Diingat
Hukuman disiplin berat dapat dijatuhkan kepada PNS maupun atasan/pejabat yang:

  1. tidak melaporkan perkawinan pertama paling lambat satu tahun;
  2. bercerai tanpa izin (penggugat) atau tanpa surat keterangan (tergugat);
  3. beristri lebih dari seorang tanpa izin;
  4. hidup bersama di luar perkawinan yang sah;
  5. tidak melaporkan perceraian paling lambat satu bulan;
  6. tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat paling lambat satu tahun;
  7. sebagai atasan, tidak memberi pertimbangan atau tidak meneruskan permintaan izin dalam tiga bulan;
  8. sebagai pejabat, tidak memberi keputusan dalam tiga bulan, atau tidak memeriksa PNS yang hidup bersama di luar nikah.

Selain itu, PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat, dan PNS yang menolak membagi gaji akibat perceraian juga dijatuhi hukuman disiplin berat. PNS yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar aturan ini tidak dapat diangkat kembali menjadi PNS.

Catatan Penutup
SE 48/SE/1990 memperlihatkan bahwa negara memandang kehidupan rumah tangga PNS bukan semata urusan pribadi, melainkan bagian dari keteladanan aparatur. Bagi pegawai, pesan praktisnya jelas: urus izin sebelum melangkah, lapor tepat waktu, dan simpan bukti. Bagi atasan dan pejabat, kewajibannya tidak kalah berat: berupaya merukunkan, memutus tepat waktu, dan memeriksa bila ada laporan. Diam atau menunda bukan pilihan aman, karena kelalaian pejabat pun bisa berbuah hukuman disiplin.