← Semua tulisan
Kepegawaian / Regulasi ASN

Ijazah Palsu dan Taruhannya bagi PNS: Memahami Perka BKN Nomor 25 Tahun 2015

Oleh Admin••4 menit baca
Ijazah Palsu dan Taruhannya bagi PNS: Memahami Perka BKN Nomor 25 Tahun 2015

Selembar ijazah sering dianggap sekadar syarat administrasi. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kertas itu jauh lebih berarti. Ia menjadi pintu masuk ke dunia birokrasi, dasar kenaikan pangkat, dan pijakan untuk menduduki jabatan. Karena itu, ketika ijazah yang dipakai ternyata palsu, yang dipertaruhkan bukan hanya karier seseorang, melainkan juga kehormatan korps aparatur negara.

Untuk menertibkan persoalan ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang Menggunakan Ijazah Palsu. Peraturan ini ditetapkan pada 1 Juli 2015, diundangkan sehari kemudian, dan dimuat dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 983.

Mengapa Aturan Ini Lahir
Manajemen ASN berbasis sistem merit menuntut setiap PNS memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sungguh-sungguh, dan salah satunya diperoleh lewat pendidikan. ASN juga merupakan profesi yang berpegang pada kode etik dan kode perilaku untuk menjaga martabatnya.

Saat aturan ini disusun, muncul dugaan bahwa sebagian PNS memakai ijazah palsu untuk kepentingan kariernya: melamar menjadi CPNS, mengusulkan kenaikan pangkat, atau diangkat dalam jabatan. Praktik seperti ini merusak citra aparatur. Perka ini sekaligus mencabut Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 10/SE/1981 yang selama lebih dari tiga dekade menjadi rujukan soal ijazah palsu atau "aspal".
Tujuannya jelas: menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan tindakan administratif dan hukuman disiplin kepada CPNS maupun PNS yang menggunakan ijazah palsu.

Kapan Sebuah Ijazah Disebut Palsu
Perka ini mendefinisikan ijazah palsu sebagai ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah. Kriterianya antara lain:

  1. Blangkonya palsu. Format resminya tidak dicetak oleh pemerintah.
  2. Blangkonya sah, tetapi tidak ditandatangani pejabat yang berwenang.
  3. Blangko dan tanda tangannya sah, tetapi sebagian atau seluruh isinya tidak benar. Misalnya nama, nilai, atau tahun kelulusan diubah.
  4. Diperoleh dengan cara yang menyalahi peraturan pendidikan. Contohnya ijazah dari proses belajar yang tidak memenuhi ketentuan.

Kriteria keempat patut dicermati. Ijazah yang tampak asli secara fisik tetap bisa dikategorikan palsu bila cara memperolehnya melanggar ketentuan.

Siapa yang Berwenang Menilai Keaslian
Keaslian ijazah tidak ditentukan oleh sembarang pihak. Perka ini menunjuk pejabat yang berwenang sesuai asal ijazah:
• Perguruan tinggi negeri: pimpinan perguruan tinggi yang menerbitkan.
• Perguruan tinggi swasta: Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), atau Kopertais untuk perguruan tinggi agama Islam swasta.
• SD, SMP, SMA, dan sederajat: Kepala Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota.
• Madrasah: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
• Sekolah kesehatan: Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
• Sekolah kedinasan instansi lain: menteri atau pejabat yang ditunjuk.
• Ijazah luar negeri: kementerian yang membidangi pendidikan tinggi atau pendidikan dan kebudayaan.

Empat Situasi, Empat Konsekuensi
Inti peraturan ini terletak pada pembedaan sanksi menurut tujuan penggunaan ijazah palsu.
Pertama, untuk melamar menjadi CPNS/PNS. Sanksinya berupa tindakan administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS. Ini sanksi paling keras, sebab sejak awal pengangkatan itu berdiri di atas dokumen yang tidak sah.
Kedua, untuk kenaikan pangkat. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Ketiga, untuk pengangkatan dalam jabatan. Sanksinya sama, yaitu hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Keempat, bukan untuk kepentingan karier dan jabatan. PNS tetap dihukum, dengan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan.
Perka ini juga menegaskan bahwa sanksi kepegawaian tersebut tidak menghapus berlakunya ketentuan pidana. Pemalsuan dan penggunaan ijazah palsu tetap dapat diproses secara hukum.

Pengawasan Lintas Lembaga
BKN diberi peran aktif mengawasi penggunaan ijazah palsu dalam manajemen ASN. Dalam menjalankannya, BKN dapat berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, kementerian yang membidangi pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, serta pemerintah daerah.

Bagi aparat pengawas internal di daerah, peraturan ini menjadi rujukan penting saat menerima pengaduan masyarakat atau menemukan kejanggalan dokumen kepegawaian. Langkah kuncinya adalah memastikan keaslian ijazah kepada pejabat yang berwenang sebelum merekomendasikan sanksi.

Sejumlah nomenklatur lembaga dalam lampiran pun sudah berganti, misalnya Kopertis yang kini menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Dalam praktik, sebutan itu dibaca sebagai lembaga penggantinya.

Penutup
Perka BKN 25/2015 menyampaikan pesan sederhana namun tegas: karier aparatur harus dibangun di atas kejujuran. Ijazah palsu mungkin bisa membuka pintu, tetapi cepat atau lambat pintu yang sama akan tertutup, sering kali dengan cara yang paling menyakitkan. Menjaga keaslian dokumen pendidikan berarti menjaga marwah diri sendiri, institusi, dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Sumber: Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 983); JDIH BPK.