Kepegawaian / Regulasi ASN
Disiplin sebagai Wajah Integritas: Memahami PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Disiplin sering dipersempit menjadi soal datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir. Padahal bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, disiplin adalah cermin integritas: kesanggupan menaati kewajiban dan menjauhi larangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Definisi itulah yang dipegang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang ditetapkan pada 31 Agustus 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
PP ini menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan sekaligus mencabut PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Lebih dari sekadar pembaruan, PP 94/2021 membawa cara pandang baru: berat-ringannya hukuman tidak lagi dilihat dari bentuk pelanggaran semata, tetapi dari seberapa besar dampaknya.
Pelanggaran Disiplin Tidak Mengenal Jam Kantor
Pelanggaran disiplin didefinisikan sebagai setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Artinya, perilaku seorang PNS di media sosial, di lingkungan tempat tinggal, maupun dalam pergaulan sehari-hari tetap berada dalam jangkauan aturan ini. Status sebagai aparatur negara melekat penuh waktu.
Kewajiban dan Larangan
PP 94/2021 merumuskan kewajiban PNS dalam dua kelompok. Kelompok pertama (Pasal 3) memuat nilai-nilai dasar: setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah; menjaga persatuan bangsa; melaksanakan kebijakan pejabat yang berwenang; menaati peraturan; bekerja dengan pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan; menyimpan rahasia jabatan; serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Kelompok kedua (Pasal 4) lebih operasional, antara lain mengucapkan sumpah/janji PNS dan jabatan, mendahulukan kepentingan negara, melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara, melaporkan harta kekayaan, masuk kerja dan menaati jam kerja, memelihara barang milik negara, memberi kesempatan bawahan mengembangkan kompetensi, serta menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas di luar penghasilan yang sah.
Adapun larangan (Pasal 5) mencakup penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara yang memanfaatkan kewenangan orang lain, bekerja untuk negara lain atau lembaga asing tanpa penugasan, memiliki atau memperjualbelikan barang milik negara secara tidak sah, pungutan liar, bertindak sewenang-wenang kepada bawahan, menghalangi tugas kedinasan, menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, serta merugikan pihak yang dilayani.
Larangan yang paling sering menjadi sorotan menjelang pesta demokrasi adalah soal netralitas. PNS dilarang mendukung calon presiden/wakil presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, maupun calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik dengan ikut kampanye, memakai atribut partai atau atribut PNS, mengerahkan PNS lain, menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, hingga memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP.
Tiga Tingkat Hukuman
Hukuman disiplin dibagi menjadi tiga tingkat:
• Ringan: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
• Sedang: pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6, 9, atau 12 bulan.
• Berat: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Satu catatan penting: Pasal 42 menyebutkan bahwa hukuman sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja baru berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku. Sebelum itu, hukuman sedang masih mengacu pada Pasal 7 ayat (3) PP 53/2010, yakni penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah, masing-masing selama satu tahun. Instansi perlu memastikan ketentuan mana yang berlaku pada saat hukuman dijatuhkan.
Dampak Negatif sebagai Penentu
Inilah jantung PP 94/2021. Untuk sebagian besar kewajiban dan larangan, tingkat hukuman ditentukan oleh luasnya dampak negatif yang ditimbulkan:
• berdampak pada Unit Kerja, umumnya dijatuhi hukuman ringan;
• berdampak pada instansi, umumnya dijatuhi hukuman sedang;
• berdampak pada negara dan/atau pemerintah, umumnya dijatuhi hukuman berat.
Dampak negatif sendiri diartikan sebagai turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan nama baik, atau terganggunya kelancaran tugas unit kerja, instansi, maupun pemerintah. Konsekuensinya, pemeriksaan tidak cukup hanya membuktikan bahwa pelanggaran terjadi. Pemeriksa juga harus menggali dan menguraikan sejauh mana pelanggaran itu berdampak.
Namun ada pelanggaran yang langsung diganjar hukuman berat tanpa menimbang dampak, seperti menyalahgunakan wewenang, menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, serta bentuk-bentuk dukungan politik yang aktif seperti mengerahkan PNS lain atau memakai fasilitas negara untuk kampanye. Selain itu, pelanggaran ketentuan izin perkawinan dan perceraian berdasarkan PP 10/1983 juga dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat.
Hitungan Ketidakhadiran
Untuk pelanggaran kewajiban masuk kerja, PP ini memberikan ukuran yang terang. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dihitung secara kumulatif dalam satu tahun berjalan:
• 3 hari: teguran lisan; 4–6 hari: teguran tertulis; 7–10 hari: pernyataan tidak puas secara tertulis;
• 11–13 hari: hukuman sedang tingkat pertama; 14–16 hari: tingkat kedua; 17–20 hari: tingkat ketiga;
• 21–24 hari: penurunan jabatan; 25–27 hari: pembebasan dari jabatan;
• 28 hari atau lebih: pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Ketentuan yang kerap luput diperhatikan: PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja berturut-turut juga dapat diberhentikan, dan pembayaran gajinya dihentikan sejak bulan berikutnya.
Atasan Langsung di Garis Depan
PP 94/2021 menempatkan atasan langsung sebagai garda pertama penegakan disiplin. PNS yang diduga melanggar dipanggil secara tertulis paling lambat tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan. Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua. Jika tetap mangkir, hukuman dapat dijatuhkan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, boleh tatap muka maupun virtual, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Penolakan menandatangani BAP tidak menghalangi BAP itu dijadikan dasar penjatuhan hukuman.
Ketegasan juga berlaku ke atas. Atasan langsung yang tidak memanggil dan memeriksa bawahannya dapat dijatuhi hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan hukuman, atau menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai, dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat oleh atasannya. Pembiaran bukan lagi pilihan yang aman.
Peran Unsur Pengawasan
Untuk dugaan pelanggaran dengan ancaman hukuman sedang, pemeriksaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa. Untuk ancaman hukuman berat, pemeriksaan wajib dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
Di sinilah peran Inspektorat menjadi nyata. Pasal 34 menegaskan bahwa hasil pemeriksaan unsur pengawasan dapat menjadi bahan pemeriksaan sekaligus pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Sementara itu, Pasal 36 mengatur bahwa bila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah, yang bila terbukti merekomendasikan PPK untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Meski demikian, keputusan atas jenis hukuman tetap berada di tangan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Unsur pengawasan menyajikan fakta, analisis, dan pertimbangan secara objektif, sedangkan penetapan sanksi menjadi kewenangan pejabat yang bersangkutan.
Prinsip Keadilan dalam Penjatuhan Hukuman
Beberapa asas penting dijaga dalam PP ini. PNS yang melakukan beberapa pelanggaran hanya dijatuhi satu jenis hukuman, yaitu yang terberat. PNS yang mengulangi pelanggaran sejenis dijatuhi hukuman yang lebih berat dari hukuman terakhir. Satu pelanggaran tidak boleh dihukum dua kali.
Keputusan hukuman disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak ditetapkan dan berlaku pada hari ke-15 sejak diterima, kecuali diajukan upaya administratif. Keputusan tersebut wajib didokumentasikan dan diunggah ke sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN. Ketentuan ini juga berlaku bagi calon PNS.
Penutup
PP 94/2021 bukan sekadar daftar ancaman sanksi. Ia adalah instrumen pembinaan agar setiap PNS menjaga kepercayaan publik yang dititipkan kepadanya. Dengan menjadikan dampak sebagai ukuran, aturan ini mengajak kita bertanya lebih jauh: bukan hanya "apakah saya melanggar?", tetapi "apa akibat tindakan saya bagi unit kerja, instansi, dan negara?"
Disiplin yang lahir dari kesadaran akan selalu lebih kokoh daripada disiplin yang lahir dari rasa takut. Dan ketika atasan, unsur pengawasan, serta setiap pegawai menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, disiplin tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi wajah dari integritas itu sendiri.
