← Semua tulisan
Kepegawaian / Regulasi ASN

Menikah dan Bercerai Bukan Sekadar Urusan Pribadi: Memahami PP 10 Tahun 1983 bagi PNS

Oleh Admin••6 menit baca
Menikah dan Bercerai Bukan Sekadar Urusan Pribadi: Memahami PP 10 Tahun 1983 bagi PNS

Bagi kebanyakan orang, menikah dan bercerai adalah urusan pribadi dan keluarga. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), urusan ini juga menjadi urusan kedinasan. Sejak 1983 negara mengaturnya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan Presiden Soeharto pada 21 April 1983.

Banyak ASN pernah mendengar istilah “izin cerai” atau “izin poligami”, tetapi tidak semuanya paham isi aturannya. Artikel ini merangkum pokok-pokoknya dengan bahasa yang mudah.

Mengapa PNS Diatur Lebih Ketat?
Bagian menimbang PP ini memberi alasannya. PNS wajib memberi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan di masyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Penjelasan umumnya menambahkan bahwa PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Karena itu PNS perlu ditopang kehidupan keluarga yang serasi agar tugasnya tidak terganggu oleh masalah di rumah.

Dari situlah lahir disiplin yang lebih tinggi. Aturan perkawinan umum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku. Di atasnya, PNS masih harus memenuhi syarat tambahan karena kedudukannya sebagai abdi negara.

Siapa yang Terikat?
Menurut Pasal 1, PP ini tidak hanya berlaku bagi PNS dalam arti sempit. Yang dipersamakan dengan PNS juga terikat, yaitu:

  1. pegawai bulanan di samping pensiun;
  2. pegawai bank milik negara dan bank milik daerah;
  3. pegawai badan usaha milik negara dan milik daerah;
  4. kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Yang dimaksud “Pejabat” pemberi izin antara lain menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, serta pimpinan bank dan badan usaha milik negara atau daerah.

Menikah: Cukup Lapor, Tapi Jangan Lupa
Untuk perkawinan pertama, PNS tidak perlu izin. Ia wajib melaporkannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki paling lambat 1 tahun setelah perkawinan (Pasal 2). Kewajiban ini juga berlaku bagi PNS duda atau janda yang menikah lagi.

Laporan ini bukan formalitas. Datanya dipakai untuk mencatat perkawinan dan menerbitkan kartu istri/suami (Pasal 19 dan 20), yang kelak berkaitan dengan tunjangan keluarga dan hak pensiun janda/duda.

Bercerai: Wajib Izin Lebih Dahulu
Pasal 3 menegaskan bahwa PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Permohonannya diajukan tertulis dan memuat alasan yang lengkap.

Prosesnya tidak langsung sampai ke meja Pejabat:

  1. Atasan yang menerima permohonan wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya paling lambat 3 bulan (Pasal 5).
  2. Pejabat menelaah alasan dan pertimbangan atasan. Jika kurang meyakinkan, Pejabat meminta keterangan tambahan dari suami/istri atau pihak lain (Pasal 6).
  3. Sebelum memutus, Pejabat berusaha merukunkan kembali pasangan dengan memanggil dan menasihati mereka.
  4. Keputusan memberi atau menolak izin dikeluarkan tertulis paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (Pasal 13).

Semangatnya sejalan dengan penjelasan PP: perceraian sedapat mungkin dihindari dan hanya dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa.

Kapan Izin Cerai Ditolak?
Pasal 7 menyebut izin cerai tidak diberikan apabila:

  1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut;
  2. tidak ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
  3. bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
  4. alasannya bertentangan dengan akal sehat.

Ada satu ketentuan yang menarik. Izin cerai dengan alasan istri cacat badan atau sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya tidak diberikan. PP 9/1975 sebenarnya membolehkan alasan itu. Namun menurut penjelasan PP 10/1983, menceraikan istri yang sedang tertimpa musibah bukan keteladanan yang baik bagi seorang PNS.

Pembagian Gaji Setelah Cerai
Pasal 8 mungkin bagian yang paling sering dibicarakan. Jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya:

sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak-anaknya; jika tidak ada anak, bagian bekas istri menjadi setengah gaji.

Bekas istri tidak berhak atas bagian itu jika perceraian terjadi atas kehendaknya sendiri, kecuali ia minta cerai karena dimadu. Hak atas bagian gaji juga hapus jika bekas istri menikah lagi.

Beristri Lebih dari Seorang
PP ini menganut asas monogami seperti UU Perkawinan, tetapi tidak menutupnya sama sekali. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin Pejabat (Pasal 4). Syaratnya berlapis (Pasal 10).

Minimal satu syarat alternatif:

  1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan (menurut keterangan dokter, atau setelah sekurang-kurangnya 10 tahun menikah tidak memiliki keturunan).

Ditambah ketiga syarat kumulatif:

  1. ada persetujuan tertulis dari istri;
  2. penghasilannya cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
  3. ada jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil.

Izin juga ditolak jika bertentangan dengan agama, peraturan, atau akal sehat, maupun jika berpotensi mengganggu tugas kedinasan.

Untuk PNS wanita, PP ini tegas: ia tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari sesama PNS. Naskah asli 1983 masih membuka kemungkinan ia menjadi istri kedua dari pria bukan PNS dengan izin Pejabat. Peluang itu kemudian ditutup oleh perubahan tahun 1990 (lihat bagian akhir).

Larangan Hidup Bersama Tanpa Nikah
Pasal 15 melarang PNS hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Setiap atasan yang mengetahui hal ini pada bawahannya wajib menegur.

Ketentuan ini menempatkan atasan langsung sebagai garda pertama pembinaan. Pengawasan tidak menunggu laporan masyarakat atau pemeriksaan inspektorat.

Sanksinya Tidak Main-Main
Dalam naskah asli, pelanggaran kewajiban izin cerai dan izin beristri lebih dari seorang (Pasal 16), serta hidup bersama yang tetap dilakukan setelah ditegur (Pasal 17), diancam pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Artinya, mengabaikan prosedur izin bisa berujung pada hilangnya status sebagai aparatur.

Pejabat Tertinggi Pun Tidak Dikecualikan
Pasal 12 mengatur bahwa pejabat tinggi juga harus meminta izin:

  1. menteri, Jaksa Agung, gubernur, dan pimpinan lembaga tinggi negara meminta izin kepada Presiden;
  2. bupati/wali kota meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri;
  3. pimpinan BUMN/bank milik negara meminta izin kepada menteri teknis, sedangkan pimpinan BUMD/bank milik daerah kepada kepala daerah.

Pesannya jelas: kewajiban keteladanan berlaku dari level paling atas.

Catatan Penting: Sudah Diubah
Siapa pun yang merujuk PP ini perlu tahu bahwa PP 10/1983 telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yang ditetapkan pada 6 September 1990. Perubahan itu antara lain:

  1. menutup sama sekali kemungkinan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
  2. mempertegas kewajiban izin atau surat keterangan, baik bagi PNS yang menggugat maupun yang digugat cerai;
  3. menyesuaikan sanksi dengan peraturan disiplin PNS.

Kini peraturan disiplinnya adalah PP Nomor 94 Tahun 2021. Karena itu, dalam praktik pemeriksaan disiplin, PP 10/1983 harus dibaca bersama PP 45/1990, peraturan disiplin yang berlaku, dan petunjuk teknis BKN.

Penutup
PP 10/1983 berangkat dari keyakinan sederhana: aparatur yang keluarganya tertata akan bekerja lebih tenang dan menjadi teladan bagi masyarakat. Prosedur izin tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan pribadi. Prosedur itu menjadi ruang untuk menimbang, menasihati, dan melindungi pihak yang paling rentan, yaitu istri dan anak.

Bagi rekan-rekan ASN, sebelum mengambil langkah besar dalam urusan rumah tangga, pastikan prosedurnya dilalui dengan benar. Lebih baik bertanya ke bagian kepegawaian sejak awal daripada berurusan dengan pemeriksaan disiplin di kemudian hari.