← Semua tulisan
Kepegawaian / Regulasi ASN

ASN Boleh Punya Usaha Sampingan, Asal Tahu Batasnya

Oleh Admin••4 menit baca
ASN Boleh Punya Usaha Sampingan, Asal Tahu Batasnya

"Pak, kalau PNS jualan online itu boleh, nggak?"
Pertanyaan ini hampir selalu muncul di sela obrolan kantor, biasanya sambil menunggu rapat dimulai. Wajar saja. Kebutuhan rumah tangga terus naik, anak makin besar, dan banyak ASN punya keterampilan yang sayang kalau cuma disimpan.

Jawabannya: boleh. Baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN maupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tidak melarang ASN mencari penghasilan tambahan yang halal. Menariknya, PP 94/2021 dalam Pasal 45 angka 2 justru mencabut PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

Tapi "boleh" tidak sama dengan "bebas". Yang diatur bukan apakah ASN boleh berusaha, melainkan bagaimana usaha itu dijalankan. Di sinilah banyak orang tergelincir tanpa sadar.

Lima Rambu yang Perlu Dipegang

1. Jangan Sampai Mengganggu Tugas Kedinasan
Pasal 4 huruf f PP 94/2021 mewajibkan PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pasal 3 huruf e juga menuntut tugas kedinasan dijalankan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.

Artinya sederhana: jam kantor adalah milik negara. Membalas chat pembeli di tengah rapat, siaran langsung jualan saat jam pelayanan, atau izin "keluar sebentar" untuk mengantar pesanan bukanlah hal sepele. Kalau kebiasaan ini berulang, ujungnya bisa berupa pelanggaran disiplin.

2. Jangan Pakai Jabatan atau Fasilitas Negara
PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya (Pasal 4 huruf g PP 94/2021). UU 20/2023 Pasal 4 ayat (2) huruf b menegaskan hal serupa: kekayaan dan barang milik negara digunakan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

Contohnya sering kecil dan terasa remeh: laptop kantor untuk mengerjakan desain klien, printer dinas untuk mencetak label paket, atau kendaraan operasional untuk mengantar barang. Sekali dua kali mungkin tidak terlihat. Namun secara prinsip, semua itu sudah melewati garis.

3. Hindari Konflik Kepentingan
Ini rambu yang paling sensitif. Pasal 5 PP 94/2021 melarang PNS menyalahgunakan wewenang (huruf a) dan menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan memakai kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan (huruf b). Pasal 4 huruf c juga mewajibkan PNS mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.

Bayangkan pegawai di bagian pengadaan yang diam-diam menjadi pemasok untuk instansinya sendiri. Atau pegawai layanan perizinan yang membuka "jasa pengurusan izin" di luar jam kerja. Usahanya sah, tetapi posisinya membuat usaha itu tidak lagi netral. Prinsip mudahnya: kalau pelanggan Anda adalah pihak yang Anda layani atau awasi dalam jabatan, sebaiknya mundur.

4. Jaga Etika dan Nama Baik
Pasal 3 huruf f PP 94/2021 meminta PNS menunjukkan integritas dan keteladanan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Nilai dasar loyal dalam UU 20/2023 juga mencakup menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan.
Bagi yang menjadi content creator atau affiliate marketer, rambu ini sangat nyata.

Hindari memakai seragam atau atribut dinas untuk promosi produk, jangan mengunggah dokumen atau suasana kerja yang bersifat rahasia, dan jauhi konten yang menyesatkan. Satu hal lagi yang sering terlupa: netralitas. Pasal 24 ayat (1) huruf d UU 20/2023 mewajibkan ASN menjaga netralitas. Jadi, menerima endorse dari calon peserta pemilu atau membuat konten dukungan politik jelas bukan pilihan.

5. Terbuka kepada Atasan
Perlu diluruskan: PP 94/2021 tidak mencantumkan kewajiban izin atasan secara tegas untuk usaha sampingan. Meski begitu, sebagian instansi punya aturan internal sendiri, dan memberi tahu atasan tetap langkah yang bijak. Keterbukaan ini melindungi Anda bila suatu saat muncul pertanyaan atau pengaduan.

Jangan lupa juga kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang (Pasal 4 huruf e PP 94/2021). Penghasilan dan aset dari usaha sampingan sebaiknya ikut dilaporkan dengan jujur, termasuk urusan pajaknya.

Kalau Rambu Dilanggar

UU 20/2023 Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa ASN yang tidak menaati kewajibannya dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. PP 94/2021 membagi hukuman itu ke dalam tingkat ringan, sedang, dan berat, tergantung jenis pelanggaran dan dampaknya. Usaha yang awalnya untuk menambah penghasilan jangan sampai malah merugikan karier.

Penutup
Punya usaha sampingan bukan aib bagi ASN. Justru bisa menjadi wujud nilai adaptif dan kompeten yang diamanatkan UU ASN. Kuncinya ada pada kesadaran memisahkan dua dunia: saat berseragam, seluruh perhatian untuk pelayanan publik; saat seragam dilepas, silakan berkarya.

Sebelum memulai, cek juga aturan internal di instansi masing-masing. Lebih baik bertanya lebih dulu daripada menjelaskan belakangan.

Tulisan ini bersifat informasi umum berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.