← Semua tulisan
Permendagri

Mengenal Regulasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026

Oleh Admin••6 menit baca
Mengenal Regulasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026

Pada tahun 2026, kebijakan pemerintah pusat kepada daerah berfokus pada tiga hal: penguatan fiskal daerah, penyesuaian transfer anggaran, dan dukungan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden. Agar kebijakan tersebut berjalan efektif sampai ke tingkat kabupaten/kota, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terarah, terukur, dan tidak tumpang tindih.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026. Peraturan ini ditetapkan pada 19 Januari 2026, diundangkan pada 2 Februari 2026, dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74.

Mengapa Peraturan Ini Diterbitkan?

Permendagri ini merupakan pelaksanaan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, berbasis prioritas dan risiko, serta mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional di daerah. Dengan kata lain, peraturan ini menjadi “peta jalan” tahunan yang menjadi acuan bersama bagi Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga lain, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Empat Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2026 memuat empat lingkup, masing-masing dengan pelaksana yang berbeda.

1. Pembinaan dan Pengawasan Umum

Dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dari sembilan aspek pembinaan umum, tahun 2026 diprioritaskan pada empat aspek:

Keuangan Daerah - sasarannya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Fokusnya antara lain optimalisasi pendapatan asli daerah termasuk pengelolaan BUMD, pemenuhan anggaran operasional wajib di tengah menurunnya transfer keuangan daerah, pengamanan aset tanah untuk mencegah praktik mafia tanah, keselarasan perencanaan dengan realisasi belanja, manajemen kas daerah, serta pemenuhan anggaran standar pelayanan minimal;

Pembangunan Daerah - sasarannya tercapainya target makro sesuai Rencana Kerja Pemerintah 2026, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran terbuka, peningkatan indeks kesejahteraan petani, dan penurunan rasio gini;

Pelayanan Publik - sasarannya kemudahan perizinan di daerah, termasuk capaian nilai investasi serta inovasi untuk mempermudah perizinan;

Kerjasama Daerah - sasarannya optimalisasi potensi daerah melalui pemetaan potensi dan pelaksanaan kerja sama sesuai karakteristik daerah;

Fokus keuangan daerah ini sejalan dengan arah kebijakan penguatan fiskal dan penyesuaian transfer anggaran yang disebut di awal tulisan.

2. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

Dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kementerian/lembaga membina provinsi, sedangkan gubernur membina kabupaten/kota.

Tahun 2026, pembinaan teknis diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar:

  • Pendidikan: pemenuhan standar kompetensi lulusan (tes kemampuan akademik dan asesmen nasional) serta standar sarana prasarana melalui revitalisasi, digitalisasi, dana transfer daerah, dan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
  • Kesehatan: peningkatan kelas rumah sakit daerah tipe D menjadi tipe C, pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, pencegahan stunting, penguatan sistem kesehatan, serta program yang didanai DAK bidang kesehatan;
  • Pekerjaan umum: penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik;
  • Penataan ruang: penyusunan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang;
  • Perumahan: dukungan daerah pada program 3 juta rumah, pemetaan rumah tidak layak huni, dan bedah rumah bagi masyarakat miskin;
  • Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat: pemenuhan standar operasional, sarana prasarana, dan kapasitas Satpol PP serta Linmas;
  • Sosial: rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

3. Pembinaan dan Pengawasan Tematik Program Strategis Nasional

Lingkup inilah yang paling kolaboratif. Pelaksananya adalah Menteri Dalam Negeri, menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur, hingga Bupati/Wali Kota. Acuannya adalah Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional 2025–2029.

Program Strategis Nasional yang diawasi meliputi:

  • Penanggulangan kemiskinan: pengentasan kemiskinan ekstrem dengan data berbasis nama dan alamat, dukungan lahan dan guru untuk Sekolah Rakyat, serta pembangunan 3 juta rumah melalui penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  • Ketahanan pangan: pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan beras pemerintah daerah;
  • Kesehatan untuk semua: dukungan pada Jaminan Kesehatan Nasional (termasuk kepesertaan pegawai non-ASN dan pembayaran iuran tepat waktu) serta Makan Bergizi Gratis melalui satuan tugas daerah yang aktif;
  • Perluasan akses pendidikan: pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk digitalisasi pembelajaran;
  • Pertumbuhan ekonomi: pengendalian inflasi (termasuk laporan harian harga bahan pokok) dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mulai dari penyediaan lahan minimal 1.000 m² hingga perizinan pembangunan gerai dan pergudangan.

Satu hal yang konsisten di setiap program: daerah didorong menetapkan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat pencapaiannya.

4. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Selain tiga lingkup di atas, Permendagri ini juga mengatur lingkup keempat yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota terhadap perangkat daerahnya, untuk anggaran yang bersumber dari APBD. Aktivitasnya meliputi:

  • Reviu, antara lain atas RKPD, laporan kinerja, standar harga satuan, laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • Monitoring dan evaluasi, antara lain atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, manajemen risiko, tindak lanjut hasil pengawasan, reformasi birokrasi, Stranas Pencegahan Korupsi, zona integritas, SPIP terintegrasi, SAKIP, dan Program Strategis Nasional;
  • Pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  • Pengawasan tata kelola desa;
  • Peningkatan kapabilitas APIP, dengan target kapabilitas APIP level 3, peningkatan maturitas SPIP dan manajemen risiko, serta pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun.

Lingkup keempat inilah yang menjadi “rumah” kerja sehari-hari inspektorat daerah.

Berbasis Prioritas dan Risiko

Pasal 4 menegaskan bahwa sasaran dan fokus pembinaan dan pengawasan harus berbasis prioritas dan risiko. Artinya, pengawasan tidak lagi dilakukan merata ke semua objek, tetapi diarahkan pada area yang paling penting dan paling rawan masalah.

Rencana tersebut kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terdiri atas PKPT Kementerian, PKPT provinsi, dan PKPT kabupaten/kota. PKPT paling sedikit memuat pendahuluan, arah kebijakan pengawasan (objek, perhitungan level risiko, prioritas, bentuk pengawasan, dan perhitungan sumber daya), jadwal dan anggaran, serta penutup.

Penyusunan PKPT juga wajib memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan/atau auditor. PKPT kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah berkoordinasi dengan gubernur melalui inspektorat daerah provinsi.

Pelaporan dan Pendanaan

Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan secara berjenjang:

  • Inspektur daerah provinsi melapor kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri;
  • Inspektur daerah kabupaten/kota melapor kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui inspektorat daerah provinsi.

Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkannya kepada Menteri (untuk provinsi) atau kepada Gubernur (untuk kabupaten/kota). Seluruh kegiatan ini didanai dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.

Penutup

Bagi pemerintah daerah, peraturan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional diukur sampai ke tingkat daerah. Bagi inspektorat daerah, peraturan ini menegaskan peran pengawasan yang lebih fokus, berbasis risiko, dan memberi nilai tambah, bukan sekadar mencari kesalahan. Pada akhirnya, tujuan semuanya sama: penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.teks tebal